Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah merencanakan lelang frekuensi 1,4 GHz sebagai langkah untuk menghadirkan internet cepat hingga 100 Mbps dengan harga terjangkau, sekitar Rp 100 ribuan. Namun, rencana ambisius ini menuai skeptisisme dari para pengamat telekomunikasi yang menilai target tersebut sulit tercapai.
Frekuensi 1,4 GHz untuk Wilayah Terbatas
Komdigi berencana mengalokasikan spektrum frekuensi 1,4 GHz bagi layanan broadband wireless access (BWA). Sasaran utama dari proyek ini adalah penyedia jaringan tetap lokal (jartaplok) berbasis packet-switched, dengan fokus utama pada daerah yang masih memiliki akses internet terbatas atau bahkan belum terjangkau sama sekali..
Namun, menurut Kamilov Sagala, mantan Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) periode 2006-2009, bergantung pada frekuensi 1,4 GHz untuk mewujudkan internet cepat dan murah adalah gagasan yang tidak realistis.
Tantangan Implementasi di Lapangan
Kamilov menjelaskan bahwa saat ini terdapat lebih dari 1.100 operator telekomunikasi pemegang lisensi jartaplok yang telah membangun jaringan serat optik di berbagai daerah Indonesia https://www.700catedralpalencia.com/. Meskipun masih ada wilayah yang belum memiliki infrastruktur ini, upaya untuk memperluasnya ke daerah yang memiliki kondisi geografis sulit dan tingkat keamanan rendah akan membutuhkan investasi besar.
“Operator BWA yang memenangkan frekuensi 1,4 GHz akan kesulitan menawarkan layanan 100 Mbps dengan harga Rp 100 ribu. Bahkan jika menggunakan backhaul via Starlink, biayanya tetap tinggi. Selain itu, ada tantangan finansial bagi operator BWA dalam membangun BTS di wilayah terpencil dan kurang menguntungkan,” ungkap Kamilov dalam pernyataan tertulisnya pada Kamis (13/2/2025).
Rekam Jejak Lelang Frekuensi dan Kendala Investasi
Di satu sisi, rencana lelang ini tampak sebagai solusi bagi daerah yang belum memiliki operator jaringan serat optik. Namun, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa ketika pemerintah melelang lisensi BWA atau FWA, tidak ada jaminan bahwa operator akan berinvestasi di wilayah yang belum memiliki infrastruktur jaringan fiber optik.
Menurut Kamilov, secara alami pelaku bisnis akan lebih tertarik beroperasi di daerah yang lebih menguntungkan. Hal ini membuat tujuan Komdigi dalam menyediakan layanan telekomunikasi murah dan mendorong pembangunan jaringan serat optik berpotensi tidak tercapai.
Kasus serupa pernah terjadi pada Starlink, yang awalnya dijanjikan untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), tetapi justru lebih banyak digunakan di kota-kota besar untuk hunian dan apartemen.
“Jika tidak dikelola dengan baik, tujuan pemerataan akses telekomunikasi murah tidak akan tercapai. Pada akhirnya, operator BWA yang menang lelang bisa kesulitan membayar PNBP dan terpaksa mengembalikan frekuensi,” tambah Kamilov.